Pembinaan dan Pengawasan Dana BOS

Fleksibilitas dan otonomi yang diberikan kepada kepala sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana BOS. Untuk mendorong hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menargetkan laporan pengelolaan dana BOS dari sekolah yang masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar seratus persen pada tahun anggaran (TA) 2020.

Berkaca pada minimnya laporan penggunaan dana BOS yang masuk ke Kemendikbud pada tahun 2019, yakni hanya sebesar 53 persen, maka pada tahun ini sekolah wajib mengirimkan laporan data penggunaan dana BOS sebagai bagian dari syarat pencairan dana BOS.
Untuk itu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Sumatera Barat mengeluarkan surat edaran berisi penugasan beberapa pengawas untuk Melakukan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Dana BOS pada satuan Pendidikan yang berada dalam naungan KCD Wilayah I.
SMA Negeri 5 Bukittinggi sendiri mengikuti surat edaran dari KCD tersebut yang mana pelaksanaannya jatuh pada hari Selasa 8 September 2020 kemarin.

Dalam sambutan singkatnya sendiri Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bukittinggi, bapak Ahda, S.Pd, M.M mengatakan; "Dalam hal pelaporan, bukan hanya Kemendikbud nantinya yang dapat membaca laporan tersebut, namun masyarakat juga harus dapat mengakses informasi yang sama. Sekolah wajib mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat. Ini adalah salah satu upaya peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah."
Hadir dan mengikuti pula acara tersebut Kepala Ketatausahaan SMA Negeri 5 Bukittinggi, Bapak Zul Akmal dan Bendahara BOS Ibu Armutia, A.Md serta ibu Syukri Yenti, S.Pd, M.Si. Tak lupa para Wakil Kepala Sekolah pun ikut hadir diacara yang berlangsung sehari itu.